Gambar: Ketua LMND NTB
Kita tak bisa menafikkan bahwa situasi ekonomi, politik dan budaya mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga tingkat desa tidak lepas dari polarisasi yang terbangun dari situasi internasional. Betapa tidak, melihat situasi terkini misalnya Indonesia yang baru saja bergabung dengan kelompok BRICS yang beranggotakan negara-negara maju di dunia,baik dari segi ekonominya yang berkembang pesat, teknologinya yang mapan dan kompetitif, energi, keamanan dan tata lingkungan hidup.
Tindakan Indonesia menyatukan diri dengan Kelompok BRICS merupakan tindakan yang tepat. ini memperlihatkan sikap politik Indonesia yang Bebas-Aktif (anti hegemon). Apalagi negara-negara anggota BRICS mengedepankan kesetaraan, bebas intervensi, dan menghendaki tatanan dunia yang berkeadilan. Indonesia selain sebagai negara pertama dari Asia Tenggara yang bergabung di dalam BRICS, posisinya sangat potensial untuk membuka dan membangun kerja sama politik, ekonomi, teknologi hingga energi terbarukan.
Ketergabungan ini tentu memacu diri Indonesia untuk memikirkan kapital yang harus dipersiapkan dalam menunjang Program yang hendak dikerjakan, utamanya sarana pembangunan sumber daya manusia dan sarana pendukung Hilirisasi dan Industrialisasi. Sehingga Presiden Prabowo melalui Inpres Nomor 01 Tahun 2025 menerapkan kebijakan Efisiensi Anggaran yang kemudian menjadi support kapital Daya Anagata Nusantara (DANANTARA). Efisiensi ini perlu dimaknai bahwa bukanlah tindakan yang serta merta memangkas anggaran bukan tanpa dasar yang sifatnya urgensi. Tetapi merelokasi keuangan negara dari hal-hal yang tidak terlalu pokok yang kemudian dialokasikan kepada sendi-sendi yang prioritas level urgensi dan fundamen dalam membangun kemajuan bangsa di berbagai lini sektor.
Ini bukan kali pertama Indonesia dihadapkan dengan pengalaman tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dengan finansial yang ketat dari segi jumlahnya. Lima tahun silam semua lapisan kepemerintahan sudah memiliki pengalaman ketika diterpa dengan Refocussing anggaran untuk penangan wabah Corona Virus Dieses Tahun 2019 (Covid19). Lalu apakah mungkin kepemimpinan Iqbal-Dinda dapat meniru gaya Prabowo dalam mengkonsolidasikan kapital guna menyukseskan program yang diunggulkan nya dalam wacana NTB MAKMUR MENDUNIA. Mungkinkah, Iqbal-Dinda dapat memanage Keuangan Daerah dari yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Ini butuh kerjasama dan persatuan persepsi banyak pihak.
Sebagai contoh misalnya terdapat salah satu daerah di NTB yang mengalokasikan dalam bentuk hibah kepada sebuah asosiasi bernama Ikatan Istri Wakil-wakil Rakyat (IISWARA) yang menurut kami sangatlah tidak produktif. Padahal masih banyak Desa-desa yang masih tertinggal Pendidikan Dasarnya, masih banyak rakyat yang bermasalah dan perlu ditangani BPJSnya.
Bukan hal yang tabuh, tetapi justru cukup memungkinan untuk bisa diterapkan di daerah. Mengingat sering kita mendengar anasir-anasir tentang kemampuan APBD yang menjadi salah satu problema untuk merealisasikan program Pemerintah Daerah. Tentu nafas NTB MAKMUR MENDUNIA memiliki satu hembusan yang sama dengan apa yang divisikan oleh Prabowo dan amanat Pancasila serta UUD 1945, Indonesia yang adil dan makmur.
Dengan ini dapat mempercepat proses untuk melaksanakan program yang tertuang dalam visi misi NTB MAKMUR MENDUNIA serta pembangunan yang linier dengan pemerintah pusat. Yang terkini yang menjadi pembahasan seanter misalnya tentang apa yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo tentang pembangunan 3 juta unit perumahan untuk rakyat, Swasembada beras, dan khususnya Permakanan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pandangan kami MBG adalah satu wujud program yang sangat progresif karena sesungguhnya segala aktifitas manusia mulai dari zaman primitif hingga yang modern ini adalah untuk memenuhi kebutuhan makannya (pangan). MBG selain satu program perwujudan kebutuhan primer manusia juga sebagai poros penggerak sektor lain. Terserapnya hasil pertanian, perkebunan, nelayan, peternak yang merupakan bahan baku MBG, serta terserapnya tenaga kerja di dapur-dapur permakanan, jasa distribusi, hingga kebersihan lingkungan.
MBG juga akan menjadi tamparan untuk daerah NTB yang selama ini selalu mengimpor pakan ternak dan kebutuhan pangan hortikultura dari jawa. Padahal NTB memiliki lahan dan iklim yang potensial, NTB kaya akan hasil bumi yang merupakan bahan baku olahan pakan ternak. Maka perlu didorong hilirisasi dengan perspektif Industrialisasi. Begitu juga budidaya tanaman Hortikultura akan menjadi kiat-kiat petani/pekebun kita yang lumayan menjanjikan. Jika MBG adalah untuk memenuhi kebutuhan primer (pangan), demikian juga program 3 juta unit rumah rakyat untuk memenuhi kebutuhan primer (papan).
Konsolidasi Kapital diharapkan juga dapat dilakukan dengan menggalang sumber-sumber lain misalnya retribusi dan atau CSR-CSR perusahaan. Mengharmonisasi dan liniearisasi antara arah yang dituju oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentu berdampak positif terhadap kinerja pemerintah kedepannya. Dengan melakukan identifikasi, analisis, dan pengintegrasian kebijakan akan membawa efek pada kecocokan kebijakan atau menghilangkan konflik kebijakan, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi kebijakan.
Upaya-upaya ini sangat memungkinkan untuk bisa memberikan Turn On Full dalam mensupport formula yang pernah di sampaikan Gubernur NTB semasa kampanye, yaitu EVENTS yang tentunya menjadi lokomotif bersamaan dengan Pariwisatanya. Dengan melakukan harmonisasi ini diharapkan 709rb orang miskin di NTB dapat digraduasikan dengan cepat dari kemiskinannya. Sungguh MBG ini memberikan multi player effect untuk pembangunan sumber daya manusia baik fisiknya, maupun pikirannya (Generasi Emas). Dapat memantik peningkatan produktifitas petani, peternak, pekebun, dan nelayan yang juga menuju pada kedaulatan pangan.
“Pancasila Dasarnya, Trisakti Jalannya, Indonesia Adil Makmur Tujuannya, Bangun Persatuan Nasional, Menangkan Pancasila”. Kalimat ini adalah tagline kampanye kami sejak dulu. Hampir dua dekade lalu kami juga pernah membangun posko-posko yang dinamai Posko Menangkan Pancasila dengan tagar Laksanakan Pasal 33 UUD 45. Di setiap aksi-aksi massa yang kami galang, selalu mendorong Pemerintah untuk menjiwai Pasal 33. Jika disandingkan antara apa yang dari dulu selalu kami Kampanyekan dengan apa yang kita saksikan hari ini dari kebijakan-kebijakan Prabowo, sungguh kami kita menyangka juga. Ini kami simpulkan Prabowo sebagai sosok yang Nasionalis-Progressif.
Maka kami dengan penuh sukacita untuk mendukung penuh Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta Kepemerintahan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri yang menurut kami memiliki misi yang sama dengan kami, yakni Kedaulatan Politik, Kemandirian Ekonomi, dan Berkebudayaan (Tri Sakti). “Afdhol Ilhamsyah”
